JAYAPURA, KOMPAS.com – Rupiah menjadi alat pembayaran yang diterima oleh masyarakat Papua Niugini di perbatasan dengan Indonesia. Hal itu menjadi sinyal positif bagi perekonomian di Papua. Eksistensi rupiah di kawasan perbatasan harus terus dijaga, sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara.

Michael (50), pedagang Papua Niugini di wilayah perbatasan yang berada tidak jauh dari garis tapal batas, Rabu (6/2/2013), menuturkan, ia hanya mau menerima dua mata uang yakni rupiah dan kina. ”Orang Indonesia sering belanja ke sini. Mereka beli suvenir dan bayar pakai rupiah. Kami tidak masalah dengan rupiah,” katanya.

Yuliati, pedagang hasil bumi di Pasar Skouw wilayah RI menuturkan, orang-orang Papua Niugini biasanya berbondong-bondong belanja ke Skouw pada hari Selasa-Kamis-Sabtu. Tiga hari itu menjadi kebijakan Papua Niugini membuka pintu perbatasan bagi kegiatan perdagangan.

”Orang Papua Niugini ada yang bayar pakai rupiah, ada juga yang pakai kina. Kita terima dua-duanya. Uang kina lalu kita tukar ke rupiah lewat jasa penukaran keliling. Selanjutnya uang rupiah kita pakai untuk kulakan lagi,” katanya.

Masyarakat Papua Niugini menjadi konsumen terbesar bagi para pedagang di Pasar Skouw. Pada hari pasaran Selasa-Kamis-Sabtu, omzet mereka bisa naik hingga tiga kali lipat. ”Kalau hari biasa, paling omzet hanya berkisar Rp 150.000 per hari, tetapi pas hari pasaran bisa mencapai Rp 450.000 per hari,” paparnya.

Para pedagang berharap bisa segera pindah di Pasar Skouw yang baru. Pasar itu telah diresmikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tahun lalu. Pasar itu dibangun pada 2011 dengan APBN sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat Hasiholan Siahaan, eksistensi rupiah di perbatasan memiliki nilai strategis. ”Dalam kasus sengketa Sipadan-Ligitan, salah satu parameternya adalah mata uang apa yang mereka gunakan dan mereka terima. Ternyata mereka pakainya ringgit. Karenanya keberadaan rupiah di perbatasan harus selalu dipantau,” katanya.

Sementara itu, jumlah uang tak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia terus bertambah. Peningkatan itu membuat biaya produksi pencetakan uang ikut naik. Karenanya masyarakat diminta untuk memperlakukan uang dengan baik sehingga bisa bertahan sesuai dengan umur uang.

Kepala Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia Lambok Antonius Siahaan mengatakan, selama Desember 2012 uang tak layak edar yang dimusnahkan BI mencapai Rp 2,4 triliun, dengan jumlah 345,4 juta lembar. ”Dibandingkan dengan November memang menurun. Sebelumnya di bulan November jumlahnya mencapai Rp 2,8 triliun. Namun jika dilihat tren tahunan, jumlah terus naik,” katanya.

Sumber: Kompas