Kementerian Pertahanan optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari tempo waktu yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

“Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019),” kata Menhan dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (9/1).

Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini, kata Menhan, merupakan sebuah terobosan. “(Keberhasilan) ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan,” ujar Purnomo.

Namun, pada 2012 lalu pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. “Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi,” kata Purnomo.

Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya.

Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan, percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemenhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI.

Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013,” kata Purnomo.

Upaya selanjutnya, Menhan meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Sumber: