Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) menjadi perioritas utama dari 70 RUU yang ditetapkan DPR sebagai RUU Perioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan diselesaikan pada 2013.

Demikian dijelaskan Ketua DPR Marzuki Alie dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (7/1). RUU Periorits berikutnya yang akan dituntaskan DPR adalah RUU tentang Mahkamah Agung (MA)

“RUU Kamnas dan RUU MA akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan masyarakat, karena itu atas urgensinya yang mendesak maka DPR memperioritaskan kedua RUU itu untuk disahkanmenajdi UU. Setelah itu menyusul RUU berikutnya,” kata Marzuki.

RUU tentang Kamnas saat ini baru sampai pada tahap pembicaraan tingkat pertama di panitia khusus (Pansus) DPR RI. Dan itu masih menyisakan beberapa substansi yang belum menemukan kata sepakat anggota dewan.

Di antara substansi yang belum menemui kata sepakat itu antara lain mengenai defisnisi, asas, klasifikasi Ormas asing, larangan dan sanksi administratif. “RUU Kamnas ini sangat penting untuk melindungi hak berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan hukum negara serta untuk melindungi negara dari berbagai pengaruh asing,” kata Marzuki.

Diharapkannya, pada masa depan semua Ormas sudah harus berbadan hukum, memiliki kegiatan yang jelas, sesuai dengan konstitusi, Pancasila, serta semangat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujar aggota Dewan Pertimbangan Partai Deokrat itu.

Tentang RUU MA lanjut dia, juga menjadi yang terpenting, karena menumpuknya berbagai kasus dan persoalan di sana. “RUU Mahkamah Agung sudah memasuki pembicraaan tingkat pertama di Komisi III DPR,” katanya.

Dijelaskan Marzuki, berdasarkan laporan dari MA pada 2011 terdapat sebanyak 12.990 sisa perkara dari tahun sebelumnya, sedangkan perkara yang diselesaikan pada 2011 ada sebanyak 13.719 perkara.

“Beban kerja ini membuat kinerja Mahkamah Agung tidak bisa menuntaskan perkaranya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Mekanisme pembatasan perkara dalam RUU ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Mahkamah Agung ke depan,” kata Marzuki.

                                                               Daerah perbatasan

Pimpinan dewan berharap 70 RUU yang sudah ditetapkan DPR bersama pemerintah masuk prolegnas di 2013 dapat di diselesaikan dalam rentang waktu yang cukup panjang  pasa masa persidangan ini, karena produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU masih rendah.

Dijekakan Marzuki, dari 70 RUU tersebut, terdiri dari 32 RUU telah memasuki pembicaraan tingkat pertama, dua RUU sedang dilakukan harmonisasi, serta 36 RUU yang merupakan RUU baru, baik yang diusulkan oleh DPR RI maupun pemerintah.

Dalam agenda Masa Sidang III, DPR menargetkan 60 persen waktu dialokasikan untuk kegiatan legilasi dan 40 persen untuk kegiatan anggaran dan pengawasan. “Pada tahun 2013, kinerja di bidang legislasi harus ditingkatkan agar semua RUU tertangani dengan baik,” kata dia.

Selain bertekad menyelesaikan RUU, DPR juga mengingatkan Pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada daerah-daerah yang menjadi perbatasan negara, karena persoalan perbatasan dapat sebagai pemicu sengketa dengan negara tetangga.

“Masalah perbatasan yang belum selesai, baik di darat maupun di laut harus segera diselesaikan. Kawasan perbatasan harus dibangun menjadi halaman depan negara yang selalu terjaga, karena merupakan garda depan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Secara khusus, DPR RI meminta perhatian Pemerintah terhadap persoalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. “Sebagai negara tetangga, sesekali tentu muncul persoalan di antara kedua negara,” katanya.

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, agar ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerja sama dan bermitra lebih baik. “Dewan menaruh harapan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, yang memimpin delegasi Indonesia, mampu menuntaskan masalah ini sebelum berakhirnya masa pemerintahan saat ini,” katanya.

Upaya menjaga perdamaian dan keamanan, kata Marzuki, harus menjadi komitmen semua pihak, termasuk melalui upaya diplomasi parlemen.

Ia menjelaskan, terkait dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan berharap DPR-RI juga dapat meningkatkan kiprah diplomasinya pada 2013, baik melalui jalur Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI dengan parlemen negara-negara sahabat, maupun melalui partisipasi di berbagai sidang organisasi antarparlemen internasional dan regional.

Sumber: Pelita