[KUPANG] Kian maraknya penyelundupan yang terjadi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Republik Demokratic Timor Leste (RDTL), menunjukkan bahwa penegakan hokum di wilayah perbatasan sangat lemah. Masih ada benang merahnya yang harus dicermati dan harus diputuskan mata rantai itu. NTT merupakan bagian dari NKRI harus tegas menegakan hukum atas pilar undang-undang yang menentukan sikap tegas tindak  pidana atau pelanggaran penyelundupan yang terjadi.

“Apabila terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran boleh dikatakan 99 persen tidak pernah bermuara ke pengadilan. Lemahnya penegakan hukum bagi penyelundup barang di RDTL juga menjadi faktor makin maraknya penyelundupan barang ke Negara itu,” kata Kapolda Ricky kepada SP di Kupang, Senin (7/1).

Tidak hanya itu,  kata Kapolda Ricky, harga yang ada di Timor Leste sangat menjanjikan. Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar di NTT dijual Rp 4.500 maka di RDTL bisa menjadi Rp 11.000 atau Rp 12.000.

Menurut Kapolda Ricky, kondisi ini menjadikan para pelaku tergiur dengan hal yang instan sehingga mereka melakukan tindakan tersebut.

Tentang penegakan hukum kasus penyelundupan, Kapolda Ricky mengatakan jajarannya sudah menangani beberapa kasus. Bahkan ada keterlibatan anggota yang sementara diproses hukum karena turut serta sebagai penyelundup barang ke Timor Leste.

BBM dan sembako menjadi bahan primadona penyelundupan, lanjut Kapolda Ricky Sitohang, selain itu penyelundupan sepeda motor juga makin marak terjadi. Tingginya permintaan dan harga jual di RDTL sehingga menjadi faktor penyebabnya.

Apalagi NTT hingga 70 persen wilayah kelautan. Ia meyakini ada aktor intelektual dalam penyelundupan barang seperti BBM, sembako dan barang lainnya sehingga barang bisa dipasok via NTT.

Terhadap fakta itu, demikian Kapolda Ricky, ia juga sudah berkoordinasi dengan aparat imigrasi, bea cukai untuk meneliti dan mengecek barang yang masuk ke Timor Leste. Kendati demikian teknologi pengecekan barang di Timor Leste lebih canggih dibandingkan dengan RI.

“Saya sudah minta ke pusat (Jakarta) agar dilengkapi fasilitas x-ray yang bisa mendeteksi setiap kendaraan yang keluar masuk di perbatasan. Alat itu akan mendeteksi tanpa petugas harus membuka pintu kendaraan,” jelas Kapolda Ricky Sitohang.

Sumber: Suara Pembaharuana.