Pemerintah pusat didesak segera mengeluarkan payung hukum atau peraturan yang  mengatur keberadaaan pelabuhan darat di perbatasan. Selain itu juga  peraturan yang mengatur  kewenangan terhadap instansi  di perbatasan.

Wakil Gubernur Kaliman Barat Cristiandy Sanjaya mengatakan, Jumat (23/11), hingga saat ini diakui belum ada payung hukum yang jelas tentang pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya tentang  pelabuhan darat atau dry port di perbatasan.

Namun sebelumnya sudah diajukan pembangunan pelabuhan darat di dua  lokasi pos lintas batas (PLB) yaitu di PLB Entikong dan Badau. Untuk PLB Entikong sudah disetujui lokasinya dan pembangunanya akan segera dilaksanakan.

Namun dalam prosesnya menghadapi kendala, yaitu soal payung hukum atau peraturan yang mengatur tentang pelabuhan darat di perbatasan.

Selain itu juga kewenangan di lokasi pelabuhan darat juga belum jelas. Christiandy mengharapkan agar pelabuhan darat di Entikong ini dapat segera direalisasikan.

“Sehingga semua barang yang dihasilkan dari Kalbar dapat diekspor secara langsung dari Kalbar ke luar,” katanya.

Jadi tidak seperti yang terjadi selama ini di mana barang atau sumber daya alam yang dihasilkan dari Kalbar diekspor melalui provinsi lain karena provinsi tersebut memiliki pelabuhan dan fasilitas ekspor sendiri. Sementara Kalbar belum memiliki pelabuhan ekspor sehingga harus  mengekspor dari daerah lain.

“Dengan demikian Kalbar tidak mendapatkan bagi hasil ekspor dan yang mendapatkan adalah provinsi lain,” ujarnya.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian karena sekarang ini dan beberapa tahun ke depan, ekspor CPO dari Kalbar akan mengalami peningkatan karena sebagian besar perkebunan sawit di Kalbar sudah panen.

Untuk itu diharapkan agar payung hukum yang mengatur tentang perbatasan dan kewenangan di perbatasan dapat segera diterbitkan.

Sehingga ekspor barang dari Kalbar dapat dilakukan dari Kalbar dan  nantinya daerah Kalbar akan mendapatkan nilai tambah dari eksport barang.

Sumber: beritasatu.com