Di abad globalisasi ini, yang banyak mengemuka adalah kepentingan ekonomi. Disadari atau tidak, tidak ada  satupun negara yang mampu membangun kekuatan pertahanan negara kuat tanpa ekonomi yang kuat.  Demikian pula tanpa ekonomi yang kuat, maka suatu negara tidak akan mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sejajar standar internasional.

Kepentingan nasional Indonesia-pun  pada dasarnya terdiri dari kepentingan kemanan nasional (kamnas), kepentingan kesejahteraan nasional (kesranas) dan kepentingan ekonomi nasional (ekonas).  Untuk menjaga dan menjamin serta memayungi kebijakan dan strategi keamanan nasional  itulah diperlukan suatu legislasi dalam bentuk Undang-Undang.

Bila kita renungkan bersama, sejak era reformasi atau jauh sebelum reformasi,  yang kita rasakan bersama adalah belum dapatnya kita menemukan situsasi dan kondisi bangsa yang mencerminkan stabilitas nasional tanpa gangungan keamanan maupun situasi yang kondusif ditengah-tengah heterogenitas kehidupan masyarakat kita.

Masalah  keamanan menjadi suatu harta yang seolah-olah masih sulit untuk kita miliki. Bila kita sadari bersama, belum tepenuhinya rasa keamanan dalam lingkup kehidupan negara kita karena keamanan nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama belum juga memiliki ketetapan hukum yang pasti  dalam pelaksanaanya.

Sebetulnya upaya mewujudkan kemanan nasional yang kondusif dan komprehensif  bukannya tidak dipikirkan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sudah merumuskan RUU Kemanan Nasional (RUU Kamnas) yang masih dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.   Kondisi saa ini diyakini saatnya memiliki suatu aturan pengelolaan kemanan nasional.

Bisa dikatakan bahwa RUU Kamnas sebagai bagian dari upaya untuk membangun stabilitas dan menyempurnakan regulasi keamanan nasional.  Melalui Undang-Undang Kamnas ini nantinya,  semua instansi dan unsur keamanan nasional harus melaksanakan perannya masing-masing dan tetap diawasi pelaksanannya.  Semua unsur  keamanan akan dilibatkan seperti TNI, Polri, Kementerian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan lain-lainnya.     Sehingga melalui RUU Kamnas ini diharapkan para aktor yang berperan dalam kemanan nasional dapat berkoordinasi dengan baik.  Sinkornisasi akan mewujudkan stabilitas nasional.

Masih adanya penolakan terhadap RUU Kamnas

Adanya sejumlah kalangan yang menolak RUU Kamnas dengan alasan masih terlalu prematur  untuk dibahas oleh parlemen,  bertentangan dengan UU yang sudah ada (tumpang tindih),  anggapan memuat pasal-pasal  bermasalah dan akan disalah gunakan oleh kekuasann (abuse of power)  adalah sangat tidak beralasan.   Sangatlah tidak mungkin Pemerintah mengembalikan situasi ke era orde baru. RUU Kamnas justru sebagai upaya pemerintah mengantisipasi berbagai ancaman keamanan di tanah air.

Kepentingan nasional Indonesia terdiri dari kepentingan bersifat statis sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Setiap negara menetapkan kepentingan nasionalnya melalui proses demokrasi oleh eksekutif dan legislatif sebagai representatif rakyat.  Ancaman terhadap kepentingan nasional bertitik tolak dari kepentingan nasional (ditetapkan secara demokratis melalui proses politik). Oleh karena itu anggapan bahwa Presiden dapat melakukan ‘abuse of power’ sangat tidak mungkin terjadi.

RUU Kamnas dirumuskan untuk menindaklanjuti reformasi sektor keamanan khususnya pengaturan regulasi dan pengaturan aktor-aktor keamanan. Pada hakekatnya keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.  Anggapan RUU Kamnas akan memberi wewengan berlebih terhadap TNI adalah tidak masuk akal.  Tugas dan wewenang TNI sudah tertuang dalam  UU TNI No. 34 Tahun 2004. Termasuk tugas BIN sudah dituangkan dalam UU Intelijen.

Ruang lingkup RUU Kamnas mencakup keamanan insani, keamanan publik, keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Penyelenggaraan keamanan nasional dilaksanakan dengan memberdayakan seluruh komponen bangsa.  Ancaman terhadap keamanan nasional dapat bereskalasi secara cepat yang perlu ditindaklanjuti oleh unsur keamanan terkait.  Oleh karena itu penangananan terhadap ancaman baik oleh unsur utama dan pendukung pada hakekatnya diselenggarkan untuk lebih mewujukan keterpaduan penyelenggaraannya, memperjelas wilayah penanganan yang masih abu-abu, memisahkan yang masih tumpang tindih dan mengisi ruang yang belum terakomodasikan dalam penyelenggaraannya.

Mekanisme pelaksanaannya, tanggung jawab pengelolaannya (manajemen), kewenangan, dan pengawasannya keamanan nasional diatur secara komprehensif agar tidak tumpang tindih.  Identifikasi ancaman dan unsur-unsur keamanan diatur sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Keamanan nasional tanggung jawab bersama

Keamanan Nasional didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi serta rasa aman dan damai warga bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keamanan Nasional Indonesia juga dapat dipandang sebagai segala daya, upaya  dan usaha untuk menjaga memelihara situasi dan kondisi serta rasa aman dan damai warga bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.  Bisa dikatakan setiap elemen yang ada dalam bangsa ini memiliki tanggung jawab yang sama untk tetap tegaknya NKRI.  Bila mucul satu ancaman pada salah satu sektor yang dapat mendegradasi keutuhan NKRI maka hal tersebut sudah pasti menjadi ancaman bersama. Sebagai contoh nyata adalah aksi terorisme  yang masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat kita,   karena terorisme selain sebagai ancaman keamanan insani,  juga ancaman keamanan publik  dan sudah pasti mengancam keamanan  negara.  Oleh karena itu,  cara penangannnya dilakukan secara terpadu, Polri dibantu oleh TNI berkoordinasi secara sinergi, termasuk BIN dilibatkan, seluruh elemen dan komponen bangsa, termasuk peran serta masyarakat.

Penulis hanya ingin mengajak dan berbagi rasa bahwa sebaiknya dalam memandang suatu permasalahan atau kebijakan yang ditelorkan  oleh pemerintah pastilah untuk kepentingan bangsa.  Alangkah bijak untuk tidak terlalu terburu-buru menghujat dan berkomentar miring.  Harus dilihat unsur kepentingan bangsa yang terpenting.  Jangan hanya karena kepentingan politik semata sehingga kepentingan rakyat  justru terabaikan.  Pada dasarnya kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia yang tetap ingin menegakkan Negara Kesatuan Republik Indoneia,  meminimalisir  berbagai macam bentuk ancaman yang menjadi musuh kita bersama untuk bersama-sama  menciptakan stabilitas politik,  ekonomi, dan kesejahteraan rakyak dalam iklim yang kondusif.

Sumber: Obor News