Skalanews – Agar pembangunan di wilayah perbatasan lebih fokus, pemerintah menetapkan 26 wilayah di perbatasan sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional atau PKSN. Penetapan 26 PKSN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

26 PKSN itu tersebar di sepuluh provinsi yang wilayahnya masuk wilayah perbatasan. Daerahnya antara lain Sabang di Aceh, Dumai di Riau, Batam dan Ranai di Kepulauan Riau, Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nangau Badau di Kalimantan Barat, Daruba di Maluku dan Maluku Utara dan Tanah Merah dan Merauke di Papua.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan badan yang dipimpinnya akan terus menggenjot percepatan pembangunan di 26 PKSN itu.

“Tugas berat yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat pembangunan PKSN di perbatasan,” kata dia Jakarta, Senin (5/11).

PKSN merupakan bentuk kesepakatan antara BNPP dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk kelola daerah perbatasan. Kesepakatan tentang PKSN ikut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perbatasan.

Dikatakan Gamawan, pengembangan di perbatasan saat ini yang diperlukan adalah sistem transportasi laut.  Untuk menjawab permasalahan akses dan pengembangan potensi laut, seperti di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara.

Sumber: Skalanews